logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Urip Sumoharjo 8, Bantul, D.I.Yogyakarta - 55711

Tlp. 0274-367423, Fax. 0274-367938, Email. pa.bantul@gmail.com

Pengadilan Agama Bantul

Jalan Urip Sumoharjo 8, Bantul, D.I.Yogyakarta - 55711

Telp. 0274-367423, Fax. 0274-367938,

Email : pa.bantul@gmail.com

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai PELAPOR dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara kaitannya dengan masalah perkara. https://siwas.mahkamahagung.go.id/

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pos Bantuan Hukum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

 

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Mengajukan Permohonan Berperkara Secara Prodeo

 DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

 

Langkah - Langkah Yang Harus Di Tempuh

1. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) datang ke Pengadilan Agama Bantul mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo (Gratis) bersamaan dengan surat Gugatan/Permohonan, baik secara tertulis atau lisan

2. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat, atau Surat Keterangan Sosial lainnya seperti:

a.       Kartu Keluarga Miskin (KKM)

b.      Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas)

c.       Kartu Keluarga Harapan (PKH)

d.      Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)

3. Permohonan Penggugat/Pemohon yang diajukan bersama syarat berperkara secara Prodeo itu diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang Insidentil atau sebelum dilakukan sidang pemeriksaan pokok perkara

4. Jika dalam sidang Insidentil tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon berperkara secara Prodeo, maka Penggugat/Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara. Akan tetapi, jika permohonan Penggugat/Pemohon tidak dikabulkan, maka Penggugat/Pemohon harus membayar panjar biaya perkara yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1, dan uang tersebut dibayar melalui Bank BRI.

5. Pembayaran Panjar Biaya Perkara akibat tidak dikabulkannya permohonan Prodeo ini berlaku dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela, dan jika tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut, maka Gugatan/Permohonan nya di coret dari daftar perkara

6. Perihal permohonan beracara secara Prodeo ini, dapat diajukan pula pada tingkat banding dan kasasi. Dan masing-masing tingkatan tersebut Penggugat/Pemohon tetap harus melampirkan lagi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat secara tersendiri atau surat keterangan sosial lainnya seperti ketika mengajukan permohonan Prodeo pada Peradilan Tingkat Pertama

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas